Posted on

Makalah tentang konversi lahan pertanian

 

Konversi lahan daerah Tol Trans-Jawa Barat

Nama: Yeni Agustien Harahap

NRP : I34090029

Dosen:

  1. Dr. Ekawati Sri Wahyuni
  2. Ir. Murdianto, MS.

Asisten:

Dyah Ita Mardiyaningsih, S.P., M Si

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

 

 


 

ABSTRAK

Konversi lahan pertanian yang mengakibatkan masalah terhadap petani dalam kasus Tol Trans-Jawa Menggerus Lahan Pertanian. Akan mengonversi 655.400 hektar lahan pertanian.  Pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 652 kilometer dari Cikampek, Jawa Barat sampai Surabaya, Jawa Timur memakan 4.264 lahan di luar lahan perkebunan dan kehutanan yang sebagian besar sawah. Padahal pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 persen dari daratan Indonesia memasok 43 persen kebutuhan pangan nasional. Tingkat konversi lahan pertanian dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Pengaruh dari faktor internal adalah ketergantungan lahan, sedangkan faktor eksternal adalah berupa pengaruh dari pembangunan fasilitas jalan dan industry. Pengalokasian lahan juga berakibat pada lingkungan lahan pertanian. Akan mengakibatkan berkurangnya lahan sawah untuk ditanami padi dan mempersempit daerah pertanian. Menjadikan beras Nasional semakin berkurang dan mengakibatkan penghasilan petani menjadi berkurang.

 

Kata kunci: konversi, lahan pertanian, petani

 

 

ABSTRACT

Conversion of agricultural land resulting in problems of farmers in the case of Trans-Java Toll Agricultural Land eroded. Will convert 655,400 hectares of agricultural land. Development of the Trans Java highway along the 652 kilometers from Cikampek, West Java to Surabaya, East Java 4264-consuming land outside the plantation and forestry land, mostly rice fields. Though the island of Java’s land area is only 6.5 percent of Indonesia’s land to supply 43 percent of national food requirement. Farmland conversion rate is influenced by external and internal factors. The influence of internal factors is the dependence of land, while external factors are of influence from the construction of roads and industrial facilities. The allocation of land also results in farmland environments. Will result in reduced paddy fields for rice and narrow the area of agriculture. National rice makes less and less and resulted in farmers’ income to be reduced.

Keyword: conversion, agricultural land, farmer.

RINGKASAN

YENI AGUSTIEN HARAHAP. Konversi lahan daerah Tol Trans-Jawa Barat. Makalah ahir. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (Di bawah bimbingan Dosen: Dr. Ekawati Sri Wahyuni dan Ir. Murdianto, MS. Beserta asisten praktikum: Dyah Ita Mardiyaningsih, S.P., M Si).

Sesuai dengan permasalahan yang telah marak terjadi di sekitar kita tentang pertanian, konversi lahan yang menjadi hal yang paling sering dihadapi. Konversi lahan pertanian daerah tol trans-Jawa menggerus lahan pertanian. Alih fungsi lahan yang terjadi saat ini pada dasarnya terjadi akibat politik pembangunan yang tidak jelas arahnya dan tidak terintegrasi sehingga kebijakan pembangunannya cenderung pragmatis. Sering kali pembangunan di satu sektor mengorbankan sektor lain. Prinsipnya, apa yang menguntungkan saat ini, itulah yang dilakukan, tanpa pertimbangan jangka panjang. Oleh karena itu, wajar jika lahan-lahan subur kelas I, bahkan beririgasi, dengan cepat beralih fungsi menjadi kompleks industri, perumahan, atau hotel sebab dalam perhitungan jangka pendek, bisa jadi hal itu jauh menguntungkan secara ekonomis ketimbang untuk usaha pertanian. Di daerah Jawa Barat, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 hektar per tahun. Itu terjadi di Karawang, Bandung, Garut, dan Cianjur. Sementara sekitar 8.000 hektar sawah beririgasi di Bekasi berubah jadi areal industri dan perumahan.

Perlu diketahui bahwa persyaratan-persyaratan kondisi tanah yang diperlukan untuk pengembangan pertanian, khususnya tanaman pangan, jauh lebih “rigid” dari pada untuk nonpertanian. Artinya, untuk keperluan pertanian tanaman pangan, alternatif lahan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan untuk nonpertanian. Kalau ada yang cocok untuk pertanian, hampir dipastikan cocok pula untuk perumahan dan yang lainnya. Tapi, belum tentu sebaliknya. Konversi lahan pertanian untuk keperluan nonpertanian dapat dikatakan bersifat irreversible (tidak dapat balik). Artinya, jika ada lahan yang awalnya digunakan untuk pertanian, lalu dialihfungsikan untuk kompleks industri atau perumahan, lahan tersebut tidak dapat dialihfungsikan kembali untuk pertanian seperti pada awalnya.

Di sinilah perlunya upaya-upaya serius untuk menjaga lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian pangan agar tetap berfungsi sebagai lahan pertanian. Jangan sampai lahan-lahan yang cocok itu terus digusur untuk penggunaan nonpertanian, sementara usaha pertanian justru dialihkan ke tempat lain yang tandus. Terkait hal ini, gagasan untuk menetapkan adanya lahan pertanian abadi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan sangatlah tepat. Berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, mengakibatkan permintaan terhadap beras Nasional semakin berkurang dan masyarakat petani memperoleh imbas dari hal tersebut. Penghasilan petani semakin berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan semakin sulit. Kurangnya lahan pertanian dan sempitnya lahan menyebabkan taraf hidup petani  akan berubah menjadi lebih buruk. Karena penghasilan masyarakat Jawa sebagian besar diperoleh dari bersawah dan ladang. Dari hal tersebut, sangat dibutuhkan peranan dari pemerintah untuk senantiasa bersikap tegas terhadap konversi lahan pertanian. Lebih menerapkan Undang-undang Agraria dan hukuman yang sesuai bagi pelaku konversi lahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.. i

ABSTRACT. i

DAFTAR ISI. iii

DAFTAR TABEL.. iv

DAFTAR GAMBAR.. v

BAB I PENDAHULUAN.. 1

1.1 Latar Belakang. 1

1.2 Perumusan Masalah. 2

1.3 Tujuan. 3

1.4 Kegunaan. 3

BAB II PEMBAHASAN.. 4

2.1 Konsep Agraria. 4

2.2 Konversi Lahan. 5

2.3. Dampak Negatif konversi lahan pertanian. 6

2.4.Pengaturan/ Pengendalian Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian. 8

BAB III. 8

PENUTUP. 8

3.1. Kesimpulan. 8

DAFTAR PUSTAKA.. 9

 

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alih fungsi lahan sawah di Jawa yang terus berlangsung dan sulit dihindari, berdampak serius terhadap penyediaan beras nasional. Lahan pertanian yang semulanya berfungsi sebagai sektor pertanian berubah fungsi menjadi lahan nonpertanian, seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bagi ketahanan pangan nasional, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari, sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif. Di Indonesia, angkanya memang sangat mencengangkan. Selama tahun 2000-2002, luas konversi lahan sawah yang ditujukan untuk pembangunan nonpertanian, seperti kawasan perumahan, industri, perkantoran, jalan, dan sarana publik lainnya rata-rata sebesar 110.160 hektar per tahun (Sutomo, 2004). Ini berarti, terdapat sekitar 3000 hektar sawah per hari yang beralih fungsi ke nonpertanian. Di daerah Jawa Barat, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 hektare per tahun. Itu terjadi di Karawang, Bandung, Garut, dan Cianjur. Sementara sekitar 8.000 hektare sawah beririgasi di Bekasi berubah jadi areal industri dan perumahan.

Konversi lahan dapat diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri (Utomo dkk, 1992).

Menurut Kustiawan (1997), alih fungsi lahan berarti alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Sejalan dengan itu Sinaga (2006), mengartikan alih fungsi lahan sebagai transformasi dalam bentuk pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya, namun secara terminology dalam kajian land economic, pengertiannya terutama difokuskan pada proses dialihfungsikannya lahan dari lahan pertanian ke bentuk penggunaan lainnya, khususnya dalam sektor industri. Menurut Zarmawis Ismail (2000:8), ”Sebagaimana diketahui, bahwa problema kemiskinan bersifat multi dimensional, karena pada umumnya kondisi kemiskinan selain berhubungan dengan persoalan-persoalan struktural (seperti ketersediaan sarana dan prasarana) dan ekonomi, juga berkaitan dengan masalah-masalah non ekonomi, seperti masalah sosio-kultural”.

Konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Menurut statistika BPS (1989) setiap tahun kita kehilangan sampai sekitar 10.000 hektar sawah yang berpengairan.[1]

Tahun 2008, luas lahan pertanian yang tersisa di Indonesia adalah sebesar 7,7 juta hektar dengan laju konversi 110.000 hektar sawah pertahun.[2] Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Berbagai peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi terjadinya fenomena alih fungsi lahan, namun upaya ini tidak banyak berhasil karena adanya kemudahan untuk merubah kondisi fisik lahan sawah, peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan konversi lahan secara umum hanya bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, serta ijin konversi merupakan keputusan kolektif sehingga sulit ditelusuri pihak mana yang bertanggung jawab atas pemberian ijin konversi lahan (Irawan et. al., 2000).[3]

1.2 Perumusan Masalah

Lahan pertanian semakin tergusur. Rencana proyek pembangunan jalan tol trans-Jawa  dalam kontek kebutuhan nasional merupakan sebuah rencana pembangunan yang sembrono dan cenderung serampangan. Di dalamnya seolah tidak dibuat skala prioritas dahulu mana kebutuhan primer dan mana yang sekunder. Pola pembangunan semacam ini jelas menyalahi sistem dan etika pembangunan. Sebab, dengan tidak dipetakannya kebutuhan dan prioritas kepentingan, pembangunan justru akan menimbulkan dampak negatif yang sangat destruktif. Ahli-ahli hendak membangun, tetapi justru merusak. Dengan adanya konversi lahan persawahan di daerah Jawa untuk dijadikan jalan tol-trans Jawa, akan mengakibatkan lahan sawah di Indonesia berkurang, menyebabkan pendapatan petani berkurang dan berdampak serius terhadap penyediaan beras Nasional. Barangkali ini sebuah ancaman bagi kelangsungan pangan di Indonesia. Lahan pertanian, yang merupakan ujung tombak bagi ketahanan pangan dalam negeri, kini mulai tergerus. Seperti yang diberitakan Kompas (17/11/2008) menerangkan bahwa pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 652 kilometer dari Cikampek, Jawa Barat sampai Surabaya, Jawa Timur memakan 4.264 lahan di luar lahan perkebunan dan kehutanan yang sebagian besar sawah. Padahal pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 persen dari daratan Indonesia memasok 43 persen kebutuhan pangan nasional. Alih fungsi lahan yang terjadi saat ini pada dasarnya terjadi akibat politik pembangunan yang tidak jelas arahnya dan tidak terintegrasi sehingga kebijakan pembangunannya cenderung pragmatis. Dalam hal ini sangat diperlukan ketegasan dari pemerintah dan perencanaan dalam membuat peta penggunaan lahan yang sesuai dengan potensi dan daya dukungnya, yang selanjutnya bisa dijadikan dasar dalam bagi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Dengan adanya RUTR tersebut akan lebih memudahkan pemerintah dalam mengetahui lahan yang cocok untuk pengembangan pertanian.

Pembangunan jalan tol trans-Jawa akan menimbulkan perubahan-perubahan tersendiri bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam makalah ini adalah:

  1. Bagaimana konsep pendekatan untuk mengatasi konversi lahan di daerah yang teralokasi?
  2. Apakah perlu kebijakan berupa undang-undang terhadap konversi lahan di daerah-daerah yang teralokasi?

 

1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1)      Mengetahui dan menganalisis resiko terhadap konversi sawah yang berakibat kepada masyarakat petani di daerah Jawa yang di sekitar pembangunan trans-Jawa.

2)      Mengetahui cara mengatasi masalah tersebut. memandang prosfek masa depan pertanian ke depannya tanpa harus memikirkan keadaan sesaat saja. Dan lebih mengerti dengan  kebutuhan wilayah Jawa dengan menggunakan akal sehat yang dapat memikirkan kebutuhan masyarakat banyak.

 1.4 Kegunaan

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan perusahaan, pada saat menghadapi risiko dan mengambil suatu keputusan. Sebagai masukan bagi pembaca untuk memperluas wawasan dan menambah informasi sekaligus untuk membantu petani-petani yang selalu menjadi imbas dari semua masalah ini. Serta tulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas ahir saya di semester tiga dalam mata kuliah Berfikir Menulis Ilmiah. Kiranya tulisan saya ini memberikan manfaat bagi setiap kalangan yang membacanya.

 

 

 

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Agraria

Sitorus (2002) mengemukakan bahwa konsep agraria merujuk pada berbagai hubungan antara manusia dengan sumber-sumber agraria serta hubungan antar manusia dalam rangka penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Sitorus (2002) juga mengemukakan bahwa subjek agraria dapat dibedakan menjadi tiga yaitu komunitas, pemerintah dan swasta. Masing-masing subjek agraria tersebut memiliki hubungan yang dapat dilihat melalui gambar berikut:

Gambar. 1. Lingkup Hubungan-Hubungan Agraria (Sumber: Sitorus 2002)

Keterangan:

Hubungan teknis agraria

Hubungan sosio agrarian

 2.2 Konversi Lahan

 

Utomo dkk (1992) mendefenisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan berarti perubahan/ penyesuaian peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Sihaloho (2004) membagi konversi lahan  kedalam tujuh pola atau tipologi, yaitu:

  1. Konversi gradual berpola sporadis; dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu lahan yang kurang/ tidak produktif dan terdesakan ekonomi pelaku konversi.
  2. Konversi sistematik berpola ‘enclave’ dikarenakan lahan kurang produktif, sehingga konversi dilakukan secara serempak untuk meningkatkan nilai tambah.
  3. Konversi lahan sebagai respon atas pertumbuhan penduduk (population growth driven land conversion); lebih lanjut disebut konversi adaptasi demografi, dimana dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, lahan terkonversi untuk memenuhi kebutiuhan tempat tinggal.
    1. Konversi yang disebabkan oleh masalah social (social problem driven land conversion); disebabkan oleh dua faktor yakni keterdesakan ekonomi dan perubahan kesejahteraan.
    2. Konversi tanpa beban; dipengaruhi oleh faktor keinginan untuk mengubah hidup yang lebih baik dari keadaan saat ini dan ingin keluar dari kampung
      1. Konversi adaptasi agraris; disebabkan karena keterdesakan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian.
      2. Konversi multi bentuk atau tanpa bentuk; konversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak dijelaskan dalam konversi demografi.

Sumaryanto (1994) dalam Furi (2007) memaparkan bahwa jika suatu lokasi terjadi konversi lahan pertanian, segera lahan-lahan disekitarnya akan terkonversi dan sifatnya cenderung progresif.

Kegunaan dari lahan itu sendiri dapat dianalisis dalam tiga aspek yaitu (1) Kesesuaian, (2) Kemampuan, dan (3) Nilai Lahan.

Kesesuaian menyangkut satu penggunaan tertentu/ penggunaan khusus. Sebagai contoh, kesesuaian untuk lapangan golf, perkebunan kelapa sawit, padi, dan sebagainya. Kemampuan menyangkut serangkaian/ sejumlah penggunaan. Sebagai contoh, untuk pertanian, kehutanan, atau rekreasi. Jadi ruang lingkupnya lebih luas.

Gambar 1.1

Pentahapan dalam Evaluasi Lahan Secara Tidak Langsung

(Dimodifikasi dari Mc Rae dan Burnham, 1981)

2.3. Dampak Negatif konversi lahan pertanian

Pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 652 kilometer dari Cikampek hingga Surabaya dianggap kunci perkembangan ekonomi di Pulau Jawa, khususnya sektor industri. Para perencana dan pengambil keputusan menganggap, saat ini prasarana transportasi jalan raya tidak mendukung perkembangan industri untuk bersaing global. Kondisi jalan raya di Pulau Jawa dianggap penghambat daya saing sektor industri. Namun, apakah pembangunan jalan tol trans-Jawa menjadi solusi terbaik perkembangan ekonomi di Pulau Jawa? Tol trans-Jawa akan mengonversi 655.400 hektar lahan pertanian. Di titik ini, kebijakan mengenai konversi lahan pertanian dan kehutanan menjadi berhenti sebagai macan kertas saja. Membangun Tanpa Arah. Di daerah Jawa Barat, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 hektar/ tahun. Terjadi di Karawang, Bandung, Garut, dan Cianjur. Sementara sekitar 8.000 hektar sawah beririgasi di Bekasi berubah jadi areal industri dan perumahan. Membangun pabrik, rumah, jalan, pasar, dan fasilitas lainnya sudah pasti membutuhkan lahan. Di sini, penting sekali adanya kebijakan politik pembangunan yang terarah, terpadu, dan konsisten. Saat ini, ilmu perencanaan pengembangan wilayah sudah maju pesat. Kalau ada yang cocok untuk pertanian, hampir dipastikan cocok pula untuk perumahan dan yang lainnya. Tapi, belum tentu sebaliknya. Sangat logis bahwa semakin tinggi produktivitas lahan sawah yang terkonversi, semakin tinggi pula kerugian yang terjadi. Berdasarkan data empiris selama ini, kerugian itu berupa hilangnya kesempatan kapasitas untuk memproduksi padi antara 4,5 – 12,5 ton hektar/ tahun, tergantung pada kualitas lahan sawah yang bersangkutan. Angka-angka ini merupakan kerugian yang sifatnya langsung.

Dampak negatif lain akibat konversi lahan lahan sawah merupakan akibat lanjutan dari rusaknya ekosistem sawah. Mengakibatkan pendapatan petani akan semakin sedikit dan akan mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Pada saat yang sama, terjadi pula perubahan budaya dari masyarakat agraris ke budaya urban. Yang mengakibatkan peningkatan kriminalitas. Oleh karena kriminalitas pada hakekatnya juga merupakan biaya social yang harus ditanggung oleh komunitas yang bersangkutan maka hal itu berarti net social benefit turun. Sampai saat ini memang belum ada suatu penelitian yang secara komprehensif mengkaji persoalan ini.

Tabel 1. Perkiraan Luas Sawah di Pulau Jawa Beralih Fungsi ke Penggunaan Lain

Propinsi Periode Total (Ha) Hektar/ tahun
Jawa Barat 1987-1991 37 033 7 046
Jawa Tengah 1981-1986 40 327 6 721
Yogyakarta 1986-1990 2 910 224
Jawa Timur 1987-1993 57 996 8 285

Sumber: Sumaryanto dan Suhaeti, 1997.

Tabel 2. Konversi Lahan Sawah Selama Periode 2000 – 2002 Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003

  Konversi lahan sawah Alokasi penggunaan
  (000 ha/th) % thd luas sawah 2002 Non pertanian Pertanian bukan sawah
Jawa 55.72 1.68 43.60 12.12
  (29.68)   (78.25) (21.75)
Luar Jawa 132.01 2.98 66.56 65.45
Indonesia (70.32)   (50.42) (49.58)
187.73 2.42 110.16 77.57
(100.00)   (58.68) (41.32)

Keterangan: ( ) = persentase

Sumber: Sutomo, 2004 (diolah)

 

 

 

2.4.Pengaturan/ Pengendalian Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian

Dalam konversi lahan pertanian terdapat beberapa aturan, antara lain:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri no.5 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan.
  2. Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, antara lain ditegaskan bahwa untuk kawasan industri tidak boleh menggunakan tanah sawah dan tanah pertanian subur lainnya. Dalam pelaksanaannya, larangan ini telah diberlakukan pula untuk perumahan, jasa dan lain sebagainya.
  3. Keppres No. 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Kawasan Industri
  4. Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

 

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Setelah terjadinya konversi lahan, akan mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang berubah fungsi dan semakin sedikitnya lahan yang dapat digunakan untuk bersawah. Seperti di daerah Jawa Barat, laju konversi sawah irigasi rata-rata 5.000-7.000 hektar/ tahun. Itu terjadi di Karawang, Bandung, Garut, dan Cianjur. Sementara sekitar 8.000 hektar sawah beririgasi di Bekasi berubah jadi areal industri dan perumahan. Membangun pabrik, rumah, jalan, pasar, dan fasilitas lainnya sudah pasti membutuhkan lahan. Di sini, penting sekali adanya kebijakan politik pembangunan yang terarah, terpadu, dan konsisten. Hal ini juga mengakibatkan taraf hidup rumahtangga petani yang diukur melalui tingkat pendapatan rumahtangga, kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, kondisi kesehatah, dan tingkat kepemilikan asset mengalami perubahan.

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Furi, D.R. 2007. Implikasi Konversi Lahan Terhadap Aksebilitas Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. [Sripsi] Fkultas Pertanian. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Pasandaran, Effendi. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia dalam Jurnal Litbang Pertanian 25(4) 2006.

Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. Forum Agro Ekonomi 23(1): 1-18.

Sihaloho, Martua. 2004. Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. [Tesis] Fakultas Pascasarjana. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

 

Sitorus, MT. F. 2002: Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi, Penyunting Endang, Suhendar et al. Yayasan AKATIGA, Bandung.

Ismail Z.2000.Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkampungan Kumuh Di Yogyakarta:                              Kasus Kelurahan Keparakan.Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI (PEP-LIPI).

Pakpahan, A. Sumaryanto, S. Friyatno. 1994. Analisis Kebijaksanaan Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian. Laporan Penelitian Tahun I, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian – Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Utomo, M., Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir. 1992. Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan. Lampung: Universitas Lampung.

 

Aldrich, F. T. (1981). Land use data and their acquisition. In Lounsbury, J.F., Sommers, L.M. and Fernald, E.A. (Eds). Land Use. A Spatial Approach. Kendall/ Hunt Publ. Co. Dubuque, lowa, USA. Pp. 79-95.


[1] Sediono M.P. Tjondronegoro. 1998. Keping-Keping Sosiologi dari Pedesaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

[2] Hermas E. Prabowo. Penyusunan Lahan Isu Utama Ketahanan Pangan.KOMPAS, 4 Oktober 2008. http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/04/0145356/penyusunan.lahan.isu.utama.ketahanan.pangan. [diakses tanggal 21 Desember 2010]

[3] Fahmuddin Agus. 2004. Konversi dan Hilangnya Multifungsi Lahan Sawah. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

 

About these ads

One response to “Makalah tentang konversi lahan pertanian

  1. hmmm.,pada baca yaa..
    lumayan loh, utk menambah pengetahuan tmn2 smuanya..
    ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s